Semoga munculnya HMI MPO dan HMI Dipo adalah berkah, berkah yang muncul dari sebuah perjuangan. Seperti halnya dahulu Lafran Pane berjuang mendirikan HMI. 13. TUJUAN PEMBAHASAN Diharapkan setiap pembaca makalah ini mampu memahami keadaan HMI-MPO saat ini. Diharapkan setiap kader HMI-MPO dapat memahami peranannya dalam membangun bangsa. Akhlak yang harus dicontohkan oleh seorang kader HMI-MPO selaku agent of change dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apamau dikata, Asas Tunggal Pancasila bersemayam di HMI. Sejak saat itu pameo terjadi. HMI bukan Islam, tapi HMI Pancasila. Kisah sindiran itu, kemudian sekan berulang paska reformasi. Keinginan untuk memakai kembali ruh Islam kemudian menyebabkan HMI terbekah 2, ada HMI DIPO dan HMI MPO. Terlepas dari itu, harus diakui bahwa HMI sebagai Yangbisa dicatat sebagai momen penting adalah periode ketika HMI mengalami dualisme akibat tidak ditemukannya konsensus atas perbedaan ideologi yang semakin meruncing, yang kemudian melahirkan HMI MPO dan HMI Dipo. Selanjutnya adalah momen reformasi, ketika semua lembaga kemahasiswaan berhadapan dengan rezim dan Sementaraitu, Ketua Cabang HMI MPO Cabang Wajo, Ahmad Muliyadi juga mendesak DPRD Kabupaten Wajo dan Dinas Pertanian Kabupaten Wajo agar mencarikan solusi terkait masalah ini. “Penderitaan petani sudah lengkap akibat terjadinya ketidakprofesionalisme pengelolaan pupuk bersubsidi ini ditengah pandemi Covid-19,” tegasnya. Singkatnya Orde Baru tumbang dan konflik penggantian konsep HMI dari Islam menjadi Pancasila terpecah menjadi dua, yaitu HMI Dipo (HMI yang berlokasi di Jalan Dipenogoro) dan HMI MPO (Majelis . … Pada rangkai keempat tulisan bersambung ini, saya tidak akan menguraikan secara detail sebab-sebab kehadiran dan kemunculan HMI MPO. Sebab saya sudah menuliskan hal tersebut berdasarkan ingatan dan penuturan oleh tokoh pelopornya, yaitu Mohammad Chaeron, tulisan mana dapat ditemukan alamat link-nya di sini. Temukan di Di antara yang terkenal dari aktivis HMI MPO awal yaitu Eggi Sudjana, Tamsil Linrung, Ahmad Yani, Erwin Moeslimin, dan kemudian menyusul generasi sesudahnya seperti Ubedillah Badrun, Anies Baswedan, dan lain-lain. Mengapa HMI MPO muncul, padahal menurut tulisan saya sebelumnya, bukankah HMI sengaja didesain organik bersamaan kehadiran Republik Indonesia? Sementara HMI MPO dengan jelas dikenali sebagai suatu unsur sosial politik yang oposan terhadap negara. Bukankah ini suatu gejala yang melawan kodratnya sendiri, ataukah hal ini suatu penyimpangan dari model gerakan HMI awal? Adakah HMI MPO sebagai suatu ide memiliki silsilah gagasan dengan tokoh-tokoh utama HMI, dan siapa saja? Sebagaimana yang kita lihat realitasnya, HMI MPO sama sekali tidak membawa ideologi anti negara, apalagi anti Republik. Yang anti bagi HMI MPO ialah terhadap negara Orde Baru yang sudah menyalahi dari cita-cita demokrasi, yaitu negara yang harusnya tunduk pada kehendak dan kedaulatan rakyat, beralih menjadi negara otoriter. Negara Orde Baru dijalankan dengan penyelewengan fatal, hal mana negara ditempatkan berada di atas kedaulatan rakyat dan menentukan secara eksklusif dan represif kehendak rezim terhadap rakyat. Akibatnya bagi masyarakat dengan tradisi demokratis, bebas dan intelektual seperti HMI, hal tersebut tak bisa diterima. Masyarakat dan tokoh yang menentang aksi otoriter Orde Baru tersebut bukan hanya HMI, tapi beragam dengan basis dan aliran politik masing-masing. Salah satu yang mencuat yaitu kelompok Petisi 50. Kelompok Petisi 50 ini berisi tokoh-tokoh terkemuka, seperti Jenderal Purn AH Nasution bekas Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Mohammad Natsir bekas Ketua Umum Masyumi, Burhanuddin Harahap bekas Perdana Menteri, Hoegeng Imam Santoso bekas Kapolri, HR Dharsono, Ali Sadikin bekas Gubernur DKI, Abdul Madjid tokoh PNI, Chris Siner Key Timu, mantan Ketua Umum PMKRI, Judilhery Justam bekas tokoh mahasiswa pada peristiwa Malari 1974, dan masih banyak lagi. Belakangan, setelah kembali dari Australia dan aktif di Indonesia, Deliar Noer turut pula menggabungkan diri dalam setiap kegiatan kelompok Petisi 50. Negara Orde Baru telah menampakkan tendensi otoriternya saat konsolidasi dukungan politik dan legitimasinya makin besar dan sukses. Ketika Orde Baru berhasil memenangkan Golkar dan memangkas sekaligus memadatkan partai politik sehingga tinggal menjadi dua, yaitu PDI dan PPP, Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto makin tak terhentikan. Ditambah lagi, perhatian rakyat ditarik kepada isu sentral, yaitu pembangunan dan pentingnya meninggalkan model kehidupan politik era Orde Lama. Puncaknya yaitu kebijakan penyeragaman asas Pancasila terhadap setiap ormas pada 1980-an. Dalam hal ini, secara tak terelakkan menghantam juga HMI. HMI pun pecah menjadi dua kelompok kelompok yang mempertahankan asas Islam sebagaimana sejak semula HMI didirikan; dan kelompok yang menerima penggantian asas HMI menjadi Pancasila. Kelompok yang pertama, publik mengidentifikasinya sebagai HMI MPO, dan kelompok kedua lazim dikenal dengan sebutan HMI DIPO. MPO adalah akronim dari Majelis Penyelamat Organisasi. Adapun Dipo, dinisbatkan dengan kedudukan kantornya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Belakangan, kantor HMI Dipo pindah ke Jalan Sultan Agung Jakarta Selatan yang mengakibatkan dilematik bagi penyebutannya. HMI MPO, dari segi gagasan pemikiran keislaman, tidak jauh berbeda dengan HMI Dipo yang memiliki pertautan gagasan dengan pendiri HMI itu sendiri, yaitu Lafran Pane. Kedua HMI ini memiliki aspirasi yang sama tentang Muslim yang modernis, pemahaman Islam yang dinamis, dan aktif dalam setiap wilayah kehidupan, terutama dalam politik dan kebudayaan. Apa yang membedakan dari kedua HMI ini dari segi pemahaman dan pandangan hanya terbatas pada sikap terhadap Orde Baru. Dan soal ini merupakan pilihan sikap politik, tapi kemudian ditunjang oleh doktrin pemahaman Islam yang disesuaikan dengan tuntutan keadaan akibat dari pilihan politik tersebut. Akibat susulannya ialah merambah pada tradisi politik dan perkaderan yang berbeda satu sama lain. HMI MPO memperoleh sandaran dan silsilah tradisi pemikiran dan keislamannya pada tokoh-tokoh HMI senior seperti Deliar Noer, Imaduddin Abdurrahim, Endang Saefuddin Ansari, Ibrahim Madilau, Adi Sasono, AM Saefuddin, Amien Rais, untuk menyebut di antara tokoh-tokohnya. Dan muara dari semua aliran pemikiran para tokoh tersebut berujung pada sosok Mohammad Natsir sebagai bapak yang melindungi dan menyemangati. Itulah sebabnya, HMI MPO sangat dekat dengan tokoh yang disegani oleh dunia Islam ini. Lagi pula secara sikap politik terhadap negara Orde Baru, memiliki kesamaan dan paralel dengan HMI MPO. Seperti yang ditulis sebelumnya, Mohammad Natsir termasuk penanda tangan Petisi 50, hal mana kelompok ini diakui sebagai oposisi bagi Orde Baru. Akbar Tanjung dalam sambutannya pada buku 75 Tahun Deliar Noer, dengan terbuka menyatakan bahwa HMI MPO terkait secara pemikiran dengan Deliar Noer. Sedangkan HMI DIPO terkait pemikiran dengan Nurcholish Madjid. Yang pertama, oposisi kritis terhadap Orde Baru. Warna perilaku keagamaannya bersifat islamisasi yang tidak diharapkan oleh Orde Baru, dan pada batas tertentu, mendorong tren identitas dan formalisasi Islam di wilayah publik, seperti pemakaian jilbab pada mahasiswi dan bom wacana islamisasi ilmu dan implementasi ekonomi Islam. Sedangkan HMI Dipo, bergerak lain. Landasan pemikiran keislaman HMI Dipo sepenuhnya diilhami dan dipengaruhi oleh wawasan Nurcholish Madjid atau Cak Nur tentang fungsi dan kedudukan Islam terhadap situasi Orde Baru yang diciptakan rezim dengan kampanye tegas pembangunan atau developmentalisme. Dalam hal ini, Cak Nur berhasil menyiapkan kerangka teoritik dan pendekatan penyesuaian teologis terhadap isu dan kepentingan politik Orde Baru, baik dalam perkara memaksimalkan partisipasi masyarakat maupun dalam mendukung rencana transformasi dari agraris ke industri. Isu pembaruan pemikiran Islam yang dikampanyekan oleh Cak Nur berada dalam kerangka modernisasi besar-besaran yang dilancarkan oleh rezim Orde Baru. Dalam hubungan ini, sumbangan pemikiran Cak Nur sangat menolong kewibawaan dan keberhasilan misi Orde Baru. Pembaruan pemikiran Islam ini salah satu titik tekannya ialah merumuskan dan meletakkan Islam sebagai dasar etik dan melupakan Islam sebagai golongan politik dan proyeksi politik tersendiri, berdampingan dengan golongan politik yang ada. Slogan Islam Yes, Partai Islam No, merupakan penjelmaan dari hal tersebut. Sebab jika masih meletakkan pendekatan semula, yaitu Islam sebagai golongan politik dan ideologis, maka problem penyesuaian dengan arus politik Orde Baru yang menekankan deideologisasi, menimbulkan kesukaran adaptasi politik bagi rekan-rekan Cak Nur yang tengah bergabung dengan Orde Baru. Cak Nur dalam hal ini berhasil memberi legitimasi teologis bagi para aktivis muda HMI di masa awal Orde Baru untuk masuk sepenuhnya ke dalam sistem tanpa suatu dilema teologis. Di antara yang terkenal misalnya, Abdul Gafur, Akbar Tanjung, Mar’ie Muhammad, Soegeng Sarjadi, Jusuf Kalla, Fahmi Idris, Sulastomo, dan masih banyak lagi. Belum dilist yang berkiprah di daerah-daerah. Dapur pemikirannya berada dalam lembaga kajian Paramadina yang dipimpin langsung oleh Cak Nur. Praksis politiknya pada Golkar, birokrasi pemerintahan, dunia usaha, dan kampus-kampus IAIN. Sejak saat itu, kedua pendekatan orang-orang HMI terhadap Orde Baru ini berjalan masing-masing. Cak Nur dkk melancarkan pendekatan adaptasi, integrasi dan partisipasi aktif di dalam sistem politik Orde Baru. Kelompok HMI yang lain, meletakkan diri di luar sistem Orde Baru dan secara teratur melancarkan kritik, bahkan membangun oposisi. Kelompok kedua ini sulit untuk tidak dikaitkan dengan DDII dan sosok Mohammad Natsir. Teoritikus terkemukanya ialah Deliar Noer dan Amien Rais. Ketika terjadi pemaksaan asas tunggal Pancasila, kelompok kedua yang tadinya tidak terinstitusionalisasi, dengan cepat mengkristal menjadi HMI MPO. HMI MPO ini tidak bisa dianggap remeh dalam masalah polarisasi HMI, mengingat basisnya terdiri dari Cabang-cabang utama, seperti Jakarta, Yogyakarta, Ujung Pandang, Semarang, Purwokerto, dan Palolo. Dalam perjalanannya, HMI MPO pun berkembang survive dan sudah barang tentu memiliki andil dalam proses runtuhnya Orde Baru. Iktibar Tulisan ini tidak berambisi untuk menjadi survei dinamika perjalanan politik di Indonesia. Tetapi sedikit banyak telah membentangkan bagaimana berbagai arus pembentuk sejarah Indonesia saling bersaing dan arus reformis Islam yang di dalamnya terdapat HMI, telah mengalami dinamik sejarahnya sendiri berhadapan dengan kekuasaan. Sekarang, pasca reformasi dan kehidupan politik kembali ke iklim liberal, apakah yang dicanangkan HMI, lebih tepatnya para elitnya, di dalam memenangkan masa depan bagi mereka? Proyeksi dan aspirasi reformis Islam di masa lalu untuk meraih kehidupan yang menguntungkan bagi Indonesia dan khususnya, bagi konstutein reformis Islam, masihkah membara sebagai misi HMI? Dan bagaimana hal itu dirumuskan di tengah situasi berubah seperti sekarang ini, saat mana HMI terdapat dua “partai” HMI MPO dan HMI Dipo. End ~ Syahrul Efendi Dasopang, Mantan Ketua Umum PB HMI Lentera Mania - 1947 Lafran Pane. la dikenal sebagai salah satu pendiri HMI. Namun, bagi mayoritas anggota HMI, ia dianggap sebagai pendiri satu-satunya. la adalah alumnus Sekolah Tinggi Islam STI Yogyakarta yang kini menjadi Universitas Islam Indonesia UII. Pekerjaan terakhirnya adalah Staf Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. HMI berdiri pada tangga 5 Februari 1947 di Yogyakarta, salah satu Kota Perjuangan kala itu. 1947-1948 HMS Haji Mohammad Syafa’at Mintareja. pada mulanya ditunjuk Lafran Pane sebagai Ketua HM 6 bulan setelah HMI berdiri. Pada Kongres ke-1 di Yogyakarta _ pada tanggal 30 November 1947, Mintaredja dikukuhkan menjadi Ketua PB HMI untuk periode 1947 sampai 1951. Namun saat terjadi agresi militer Belanda u, ia keluar dari Yogja dan kembali menyerahkan jabatan kepada Lafran Pane 1948-1949 Achmad Tirtosudiro. la sempat kuHah di UGM Jurusan Hmu Hukum. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI tahun 1948 hingga tahun 1949. Namun akhirnya, ia memiiih berkarier di bidang militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. la banyak berperan pada masa pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim lndohesia ICMI yang memberikan pertindungan poIitik kepada Prof. Dr. BJ. Habibie. 1950-1951 Lukman EI-Hakim. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI sete1ah Achmad Titosudiro mengundurkan diri dari jabatan. Mengingat sejumlah kasus pengunduran diri dari ketua-ketua PB HMI Iainnya dI Yogyakarta, Lukman melakukan upaya pemindahan sekretariat PB HMI dari Yogyakarta ke Jakarta pada bulan Juni 1950, Usaha Itu membuahkan hasil, mengingat Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia. 1951-1953 Ahmad Dahlan Ranuwiharja. Pada Kongres ke~2 di Yogyakarta pada tanggaI 15 Desember 1951, peserta memiIihnya sebagai Ketua Umum HMI periode/1951-1953. Di bawah kepengurusan Dahlan, HMI mulai eksis meski sering mengritik pemerintahan Presiden Soekamo saat Itu. Dahlan dikenal sebagai tokoh Islam nasionalis, Ia dianggap sukses mempertahankan posisi HMI pada masa penuh gejolak saat itu, dalam waktu yang sesuai AD/ART, yakni dua tahun kepengurusan. 1953-1955 DeIiar Nooer. Ia aktif di HMI pada tahun 1950 sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI daIam Kongres ke~3 yang pertama kaIinya digelar di Jakarta pada tanggaI 4 September 1953.. Sebagai alumni alumni universitas NasionaI, Jakarta, Ia dikenaI sebagai tokoh Islam yang kritis dan sederhana. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang memperoIeh gelar daIam bidang IImu Politik. 1955-1957 Amin Rajah Batubara. la dikenal sebagai salah satu anggota Tim Perumus Tafsir Asas HMI. Amin terpilih ke -4 ri Bandung pada tanggal 14 Oktober 1955. 1957-1960 Ismail Hasan Matareum. Ia menjadi Ketua PB HMI pertama dengan masa Jabatan tiga tahun. Ia terpilih pada Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957. Kelak, dia menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP dengan masa jabatan cukup lama yakni 1989-1998. Ismail juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPR/MPR. 1960-1963 Nursal. la terpilih pada Kongres ke-6 dl Makassar pada tanggal 20 Juli 1960. 1963-1966 Sulastomo. Saat Kongres ke~7 digelar kemball dl Jakarta pada tanggal 14 September 1963, la terpilih menjadl Ketua Umum PB HMI. la berasal darI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Ketua HMI cabang Jakarta. la adalah tokoh HMI , yang banyak berhadapan dengan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI. Ia menghadapl masa-masa yang sulit, di tengah upaya pembubaran HMI. 1966-1969 dan 1969-1971 Nurcholis Madjid. la menjadi satu-satunya Ketua Umum PB HMI selama dua periode. la pertama kali terpilih saat Kongres ke-8 dl Solo pada tanggal 17 September 1966. Alumni Institut Agama Islam Negeri IAIN Jakarta Ini terpilih lagl pada Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969. Alm. Nurcholish Madjld bukan saja dikenal sebagal mantan Ketua PB l-IMI, tetapl dikenang sebagai pemikir Islam terbalk yang pernah dimiliki Indonesia. 1971-1974 Akbar Tanjung. Pada saat Kongres ke~10 dl Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971, la terpillh menjadi Ketua Umum PB HMI ke-10 versi kongres mengingat Nurcholis Madjid terpllih dua periode atau ke-14 sejak Lafran Pane. Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini dikenal sebagai tokoh senior Partai Golkar. la pernah menjabat sebagai Ketua Komite Naslonal Pemuda Indonesia KNPI, sejumlah jabatan menteri Era Presiden Soeharto dan Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie, serta Ketua DPR RI. 1974-1976 Ridwan Saidi. la terpilih dalam Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974. la tidak menyelesaikan pendidikan di Fakultas Publisistik Universitas Padjajaran, Bandung. Lulus sebagai sarjana Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. la pernah menjadi anggota DPR RI dari PPP. la dikenal sebagai tokoh Betawi dan pengamat politik nasional hingga kini. 1976-1978 Chumaidi Syarif Romas. Ia terpilih pada Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976. Dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta itu kini menjabat salah satu komisioner Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, perusahaan Negara di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 1978-1981 Abdullah Hehamahua. la menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke~13 di Makassar Ujungpandang pada tanggal 12 Februari 1979. la menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Khrisna Diwipayana pada tahun 2008. Belakangan namanya lebih dikenal sebagai Mantan/Anggota Dewan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kesederhanaan adalah ciri dan hidupnya, selain juga sikap keterus~terangan dalam bersikap dan berpendapat. 1981-1983 Achmad Zacky Siradj. la memimpin HMI setelah terpilih pada Kongres Isa-14 di Bandung pada tanggal 30 Apri' 1981. Kini Zacky menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar dapil Jabar XI Sama dengan Hehamahua, ia menyelesaikan pendidikan sarjana dl Universitas Khrisna Dwipayana pada tahun 1989. 1983-4986 Harry Azhar Azis. Pada Kongres HMI ke-16 di Medan tanggal 26 Mei 1983, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI. Sarjana muda Akademi Pimpinan Perusahaan APP Kementerian Perindustrian dan sarjana ekonomi Sekolah Tinggi Manajemen Industri STMI ini adalah tokoh sentral dalam pergulatan HMI menghadapi asas tunggal Pancasila. Ia sempat menjadi anggota DPR RI selama dua periode 2004-2014. Penyandang gelar PhD dari Oklahoma University inl menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI periode 2014-2019. Dualisme Kepemimpinan 1986-1988 Muhammad Saleh Khalid. Pada Kongres ke-l6 di Padang tahun 1986, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI Alumnus Fakultas Pertanian IPB yang bergelar lnsinyur ini sudah menyelesaikan jenjang pendidikan Magister. Untuk pertama kali dalam kongres ini, PB HMI terpecah menjadi dua, yakni HMI Diponegoro Dipo dan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi MPO. Hal itu terjadi akibat Kongres HMI mengesahkan penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi. HMI MPO menggelar Kongres ke-16 di Yogyakarta dengan Ketua Umum terpilih Eggy Sudjana 1986-1988. la menjadi Doktor dari IPB dalam bidang Lingkungan Hidup, pengacara, pendiri dan Ketum Partai Pemersatu Bangsa PPB. 1988-1990 Herman Widyananda. la terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-17 di Lhokseumawe, Aceh, 6 Juli 1988. Dalam Kongres ke~17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, HMI MPO memilih Ketua Umum Tamsil Linrung 1984-1990, pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Direktur Sekolah lnsan Cendekia Madani lCM Serpong, Duta Pendidikan Rabithah Alam lslami. 1990-1992 Ferry Mursidan Baldan. Tokoh yang kini menjadi Menteri Pertanahan dan Kepala Badan Pertanahan Nasionai BPN adalah Ketua Umum PB HMI yang terpiiih pada Kongres ke~13 di Jakarta, 24 September 1990. la sempat beberapa kali menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Perseilisihan poiitik membuat Ferry berpindah menjadi politikus Partai Nasdem. ia dikenai sebagai tokoh panting dibalik Iahirnya sejumlah Undang-Undang tentang partai politik, pemilu, pemerintahan daerah dan otonomi khusus. Pada tanggal 10 Oktober 1990, HMI MPO mengadakan kongres dengan memiiih Masyhudi Muqarrabin sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 1990-1992, Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang ilmu Ekonomi, pengajar FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 1992-1995 M. Yahya Zaini. Sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini terpiiih sebagai Ketua Umum PB HMi pada Kongres ke-19 di Pekanbaru, Riau, pada 9 Desember 1992. la sempat menjadi staf khusus Menteri Pemuda dan Oiahraga, Akbar Tanjung. Ia mundur dari DPR RI dan Partai Golkar pada tahun 2006. Pada tanggai 24 Desember 1992, terpilih Ketua Umum PB HMI MPO Agusprie Muhammad periode 1992-1995. la menjadi konsultan teknik di Jakarta. 1995-1997 Taufiq Hidayat. la terpilih dalam Kongres ke-20 di Surabaya pada tanggai 29 Januari 1995. Alumni Universitas Negeri Jember itu pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar mewakili Jawa Timur. Sementara, Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Lukman Hakim Hassan periode 1995-1997. Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bldang llmu Ekonomi, Wakil Dekan lll FE Universltas Negeri Sebelas Marat Solo, dan Ketua Umum Barisan Nusantara. 1997-1999 Anas Urbaningrum. Sempat harum namanya saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam usia masih di bawah 40 tahun. Alumni Universitas Airlangga itu terpilih menjadi Ketua Umum PB HMl pada Kongres ke-21 di Yogyakarta pada 26 Agustus 1997. Kini tokoh yang terlibat dalam perubahan paket Undang-Undang bidang politik itu sudah lengser sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Imron Fadhil Syam adalah Ketua Umum PB HMI MPO periode 1995-1997. la pernah kuliah di Fakultas Ushuluddin lAlN Syarif Hidayatullah Jakarta, aktif dalam sejumlah lembaga konsultan pengembangan komunltas. 1999-2002 M. Fakhruddin. la terpilih memimpin HMI pada Kongres ke~22 di Jambi pada 3 Desember 1999. Pada kongres itu, PB HMI yang dikenal sebagai HMI Dipo, mengembalikan asas organisasi kepada lslam, menggantikan Pancasila. Ia pemah menjadi Sekjen KNPI dan Wasekjen Partai Demokrat. Walau HMI Dipo sudah kembali ke asas Islam, HMI MPO tetap menjalankan Kongres. Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Yusuf Hidayat periode 1999-2001. Doktor dari UlN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Hukum Islam, kini Kepala Penelitian Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Pada tanggal 25 Juli 2001, Yusuf digantikan oleh Morteza Syafinuddin Al-Mandary sebagai Ketua Umum PB HMI Mp0 periode 2001-2003. Morteza berasal dari Universitas Tjokroaminoto, Makassar. Doktor dari Universitas Ondonesia dalam bidang Hmu Lingkungan, sekarang adalah pengajar di Universitas Paramadina Jakarta dan Sekjen Lajnah Tanfidziyah/ Pengurus Pusat Syarikat Islam 2015-2020. 2002-2004 Kholis Malik. Ia terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-23 di Balikpapan, pada 30 April 2002. Kholis berasal dari HMI Cabang Yogyakarta. Sarjana ilmu sejarah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sempat digantikan oleh Mukhlis Tapi sebagai Pejabat Sementara, dari HMI MPO, terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO Cahyo Pamungkasperiode 2003-2005 dalam Kongres ke-24 di Semarang. Cahyo adalah Sarjana Ekonomi dari Fakuttas Ekonomi Universitas Gajah Mada dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Doktor di Radboud Universiteit Nijmegen Belanda dalam bidang Ilmu Sosial, sekarang masih aktif sebagai peneliti LIPI. 2004-2006 Hasanuddin. la dipilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-24 di Jakarta pada 23 Oktober 2003. la sempat digantikan oleh Syahmud NgabaIin dalam konflik kepengurusan; namun berhasil menyelesaikan periodesasinya. Ketum HMI MPO adalah Muzakkir Djabir 2005-2007, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Makassar, kini adalah Pemred Jurnal Cendekia, C2ReDI. 2006-2008 Fajar Zulkarnain. la terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 2006-2008 pada Kongres ke~25 di Makassar, pada 20 Februari 2006. la sempat menjadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara pada masa pemerintahan Presiden SBY la adalah alumnus Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Padjajaran. Ketua Umum PB HMl MPO adalah Syahrul Effendy Dasopa untuk periode 2007-2009. Syahrul muncul namanya pada Kongres ke-26 di Palembang, dalam upaya islah HMI Dipo dan HMI MPO. la bersama Fadjar membacakan naskah islah. Syahrul adalah alumni Perguruan Tinggi llmu Qur’an PTIQ Jakarta, kolumnis dan Redaktur pada Jurnal Ekonomika, Direktur Indonesia Reform Institute. 2008-2010 Arip Mustofa. la terpilih pada Kongres ke-26 di Palembang pada 28 Juli 2008. Dalam Kongres HMI kali ini dibacakan komitmen islah oleh Ketua Umum PB HMI Dipo 2006-2008 Fajar R Zulkarnaen dan Ketua Umum PB HMI MPO 2007-2009, Syahrul Effendy Dasopa. Pembacaan disaksikan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla 1K dan mantan Ketua DPR Rl Akbar Tandjung. Namun pada 9 Juni 2009 HMI MPO tetap menggelar kongres di Yogyakarta dan memilih Muhammad Chozin Amirullah sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2009-2011. la adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Gelar magister diperolehnya dari Ohio State University, Amerika Serikat. la adalah staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan yang juga berasal dari HMI MPO. 2010-2013 Noer Fajriansyah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-27 di Depok tanggal 5 ~ 10 November 2010. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kini menjabat sebagai Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI. Pada tanggal 14 -19 Juni 2011, dalam kongres yang digelar, di Pekanbaru, Riau, Alto Makmuraltoterpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2011-2013. Ia adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muslimin Indonesia, Makassar. Ia adalah penulis dan pendiri sekaligus Direktur Penerbit Liblitera Institute, penulis novel terpilih dalam Workshop Penulisan Novel Majelis Satra Asia Tenggara, 2011. 2013-2015 M. Arief Rosyid. Dokter gigi lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hassanudln ini menang telak dalam pemilihan Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-28 dl Gedung Olahraga Remaja GOR Ragunan, Jakarta Selatan, pada 15 April 2013. Pada tahun yang sama, HMI MPO menggelar kongres ke 29 di Bogor pada tanggal 26 Juni hingga 1 Juli 2013. Kongres memilih alumni Fakultas Ekonoml Universltas Islam Indonesia UII Yogyakarta Puji Hartoyo sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2013-2015. 2015-2017 Mulyadi P Tamsir. Setelah 13 hari berkongres ke-19 di GOR Pekanbaru, la terpllih sebagai Ketua Umum PB HMI. Selain alumnus Universitas Kuala Kapuas. Kalimantan Barat, la juga menamatkan pendidikan Magister di Universitas Trisakti, Ia sempat menjadi Sekjen PB HMI periode 2013-2015. Mulyadi menang melalui pemilihan gelombang kedua. Pada tanggal 19 November 2015, Muhammad Fauzi terpilih sebagai Ketua Umum HMI MPO dalam kongres yang digelar di Tangerang, Provinsi Banten. la berasal dari HMI MPO Cabang Makassar. Fauzi masih mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2017-2019 Respiratori Saddam Al Jihad,terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI melalui kongres ke-30 di Ambon. Sadam merupakan kader HMI asal Universitas Padjajaran Jatinangor. Pendidikan S1-Ilmu Pemerintahan Unpad, S2-Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, S3-Ilmu Pemerintahan IPDN. Seementara untuk HMI-MPO, terpilih Zuhad Aji Firmantoro pada Kongres ke 30 di Sorong Jayapura. Zuhad adalah kader HMI Cabang Yogyakarta. Sebagai aktivisi, dia pernah menulis tiga buku yakni Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, HMI Pemikiran dan Gerakan Intelektual dan Perlindungan Kebebasan Beragama Kinerja Polisi Daerah. Sumber Jakarta - Dualisme internal Himpunan Mahasiswa Islam HMI Dipo mendapat sorotan publik akhir-akhir ini. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar PB HMI Raihan Ariatama, dualisme ini bermula sejak era Ketua Umum diketahui, di HMI kini ada kubu Ketum Raihan Ariatama dan kubu Pejabat Pj Ketum Abdul Muis Amiruddin. Raihan bercerita, semula dirinya dan Muis sama-sama menjabat sebagai pengurus di kepemimpinan Ketua Umum Respiratori Saddam Al Jihad dan Sekretaris Jenderal Arya Kharisma 2018-2020."Saya dan Muis sama-sama menjadi ketua bidang di kepengurusan Saddam," kata Raihan kepada wartawan, Senin 9/8/2021. Di tengah masa jabatan, Saddam Al Jihad tersandung masalah internal organisasi. Saat itulah awal dualisme timbul antara Saddam dengan Sekjennya, yakni Arya Kharisma."Terjadi konflik lalu muncul dua kepengurusan Ketua Umum Saddam dan Pj Ketua Umum Arya semula Sekjen," kata baik Saddam maupun Arya ingin menggelar kongres masing-masing. Namun dalam perjalanannya, kubu Saddam dan kubu Arya bersedia islah rekonsiliasi di Masjid Sunda Kelapa, Maret 2020. Pada momen itu juga, Saddam mundur sebagai Ketum PB HMI."Saddam mundur sebagai Ketua Umum dan menyerahkan kepada Arya sebagai Pj Ketua Umum untuk melaksanakan Kongres di Surabaya Kongres XXXI HMI di Surabaya, Maret 2021," kata setelah islah antara kubu Saddam dan kubu Arya tersebut, ada pihak yang tidak puas. Pihak yang tidak puas ini juga merencanakan kongres sendiri, bukan kongres di Surabaya itu melainkan kongres di Makassar. Kubu itu adalah Pj Ketum Abdul Muis Amiruddin."Selang beberapa bulan setelah islah ternyata ada pihak-pihak yang merasa tidak terakomodir dalam kepengurusan dan membentuk Pj Ketum. Pj Ketum yang dipilih adalah Abdul Muis yang akan melaksanakan kongres di Makassar," kata Maret 2021, Kongres XXXI HMI digelar di Surabaya. Kata Raihan, ada 203 cabang semua cabang yang hadir di Kongres itu. Lewat Kongres itu, Raihan menjadi Ketum PB HMI 2021-2023. Namun Abdul Muis Amiruddin menyatakan Raihan tidak sah menjadi Ketum karena tidak sesuai konstitusi HMI. Apa kata Raihan?"Semuanya melalui proses yang sesuai dengan konstitusi HMI," tanggap Muis Jakarta - Massa membawa bendera HMI, dan menyatakan diri sebagai HMI MPO, berdemonstrasi di Balai Kota mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan. HMI MPO membantah pihaknya terlibat. Lalu, itu massa HMI mana?Ketua Pengurus Besar PB HMI MPO, Affandi Ismail, sebelumnya sudah menyatakan tak terkait dengan demonstrasi di Balai Kota hari ini. Nah, rupanya, demonstrasi hari ini digelar oleh HMI MPO cabang Jakarta."Yang pertama HMI cabang Jakarta punya struktur sendiri. Jadi cabang-cabang itu punya struktur sendiri, di HMI itu sendiri. Kemudian PB pun punya struktur sendiri. Dan PB tidak punya hak untuk intervensi cabang-cabang untuk melakukan demonstrasi ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di cabang Jakarta," kata Ketum HMI MPO Cabang Jakarta Irfan Maftuh di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa 6/4/2021. Irfan menjelaskan massa demo hari ini berasal dari HMI MPO cabang Jakarta dan Jakarta Selatan Jaksel. Dia meminta Affandi tidak ikut campur."Maka hari ini PB Affandi Ismail saya ingatkan, jangan sampai HMI MPO cabang-cabang Jakarta mengkudeta Anda. Saya ingatkan kepada Affandi Ismail, HMI MPO cabang Jakarta dan HMI MPO cabang Jaksel, dan cabang Jakarta keseluruhan, itu akan melawan Affandi Ismail karena beliau tanpa konfirmasi untuk mengatakan bahwa mereka tidak terlibat. Menurut kami, mereka sudah mencampuri urusan internal ataupun struktur HMI cabang Jakarta ataupun cabang se-Jakarta," ujar HMI MPOSebelumnya, Pengurus Besar HMI MPO membantah bahwa aksi itu atas nama oraganisasinya. Dia mengatakan pimpinan tidak ada yang menggelar aksi itu."Dengan sangat tegas, saya mengatakan bahwa rencana aksi geruduk Balai Kota itu bukanlah kebijakan Pengurus Besar HMI MPO secara kelembagaan dan saya pastikan tidak ada satu pun Pengurus Besar HMI dan Pengurus Badko HMI yang terlibat dalam rencana aksi tersebut," kata Ketua PB HMI MPO Affandi Ismail, Senin 5/3.HMI MPO sendiri menilai Anies sebagai kader terbaik meski HMI MPO bakal independen dalam menilai semua kepala daerah."Mas Anies adalah salah satu kader terbaik HMI. Lebih khusus, beliau dalam sejarahnya pernah menjadi kader di HMI MPO cabang Yogyakarta," jelas MPO ditegaskannya tetap objektif menilai Anies sama seperti menilai kepala daerah lainnya. Bila seorang tokoh salah, HMI MPO akan menegur, sedangkan bila seorang tokoh benar, HMI MPO akan mengapresiasi. sab/tor Himpunan Mahasiswa Islam HMI adalah organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947. HMI didirikan oleh Lafran Pane bersama 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam sekarang Universitas Islam Indonesia UII. HMI merupakan suatu organisasi yang berasaskan Islam dan bersifat independen atau bebas dan merdeka, tidak tergantung dan memihak dengan kelompok atau golongan tertentu. Hingga saat ini, HMI masih berkiprah dan terus berkembang ke berbagai Universitas di seluruh Indonesia terutama suatu Universitas yang terdapat mahasiswa Islam baik swasta maupun universitas negeri. Secara garis besar terbentuknya HMI dilatarbelakangi oleh adanya kemunduran umat Islam pada waktu itu. Terutama Lafran muda melihat terjadi kemunduran pemikiran Islam di kalangan mahasiswa. Sadar akan hal itu, Lafran yang masih mahasiswa tingkat I melakukan suatu gerakan pembaharuan ketika itu. HMI sendiri telah melewati banyak fase atau tahap dalam perkembangannya, hingga kini HMI tetap dan terus menjalankan syariat organisasinya yang nasionalis dan tetap bernuansa Islam, sehingga kader-kader HMI sekarang menjadi seorang muslim yang nasionalis, berintelektual yang sekaligus menjunjung tinggi asas-asas keIslaman di Indonesia. Dalam perjalanannya, HMI melewati sebuah fase dimana harus berhadapan dengan rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pada fase ini, HMI bersama ormas Islam lainnya dipaksa untuk tunduk agar menerima asas tunggal Pancasila sebagaiamana tertuang dalam UU nomor 8 tahun 1985. Saat itu, Organisasi Kemasyarakatan wajib bercorak pada asas tunggal yaitu Pancasila. HMI yang masih berasaskan Islam, kemudian terjadi perbedaan pendapat di internal PB HMI kala itu. Harry Azhar Azis yang menjabat Ketua Umum PB HMI kemudian memutuskan bahwa HMI menerima asas tunggal Pancasila. Hal itu kemudian disahkan pada Kongres HMI ke-16 di Padang. Sementara itu, sejumlah kader HMI dan cabang yang menolak asas tunggal Pancasila kemudian membuat Kongres HMI tandingan dan memilih Eggie Sudjana sebagai Ketum PB HMI. HMI yang menolak asas tunggal ini kemudian menamakan diri HMI Majelis Penyelamat Organisasi HMI-MPO. Karena mereka tidak ingin mengganti asas organisasi yang Islam menjadi Pancasila. Kemudian, HMI dibawah kepemimpinan Harry Azhar Azis oleh kubu MPO disebut sebagai HMI Dipo. Hal ini mengacu pada secretariat mereka yang berada di Jalan Diponegoro. Secara singkat, dari sejak itu, dua kubu HMI tetap terpecah dan berjalan masing-masing dengan dua kepengurusan baik di pusat atau Pengurus Besar PB hingga ke cabang-cabang. Keduanya terus melakukan proses kaderisasi denganmasing-masing mazhab gerakan. HMI MPO dengan Khitah Perjuangan’ sebagai landasan gerakannnya, sementara HMI DIPO dengan Nilai Dasar Perjuangan NDP. Tidak hanya itu, baik HMI MPO maupun HMI DIPO terus melahirkan tokoh-tokoh nasional. Berikut ini daftar ketua umum PB HMI dari periode pertama berdiri hingga tahun 2020 ini. 1. 1947 Lafran Pane. la dikenal sebagai salah satu pendiri HMI. Namun, bagi mayoritas anggota HMI, ia dianggap sebagai pendiri satu-satunya. la adalah alumnus Sekolah Tinggi Islam STI Yogyakarta yang kini menjadi Universitas Islam Indonesia UII. Pekerjaan terakhirnya adalah Staf Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. HMI berdiri pada tangga 5 Februari 1947 di Yogyakarta, salah satu Kota Perjuangan kala itu. 2. 1947-1948 HMS Haji Mohammad Syafa’at Mintareja. Pada mulanya ditunjuk Lafran Pane sebagai Ketua HM 6 bulan setelah HMI berdiri. Pada Kongres ke-1 di Yogyakarta _ pada tanggal 30 November 1947, Mintaredja dikukuhkan menjadi Ketua PB HMI untuk periode 1947 sampai 1951. Namun saat terjadi agresi militer Belanda u, ia keluar dari Yogja dan kembali menyerahkan jabatan kepada Lafran Pane 3. 1948-1949 Achmad Tirtosudiro. la sempat kuHah di UGM Jurusan Hmu Hukum. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI tahun 1948 hingga tahun 1949. Namun akhirnya, ia memiiih berkarier di bidang militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. la banyak berperan pada masa pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim lndohesia ICMI yang memberikan pertindungan poIitik kepada Prof. Dr. BJ. Habibie. 4. 1950-1951 Lukman EI-Hakim. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI setelah Achmad Titosudiro mengundurkan diri dari jabatan. Mengingat sejumlah kasus pengunduran diri dari ketua-ketua PB HMI Iainnya dI Yogyakarta, Lukman melakukan upaya pemindahan sekretariat PB HMI dari Yogyakarta ke Jakarta pada bulan Juni 1950, Usaha Itu membuahkan hasil, mengingat Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia. 5. 1951-1953 Ahmad Dahlan Ranuwiharja. Pada Kongres ke~2 di Yogyakarta pada tanggaI 15 Desember 1951, peserta memiIihnya sebagai Ketua Umum HMI periode/1951-1953. Di bawah kepengurusan Dahlan, HMI mulai eksis meski sering mengritik pemerintahan Presiden Soekamo saat Itu. Dahlan dikenal sebagai tokoh Islam nasionalis, Ia dianggap sukses mempertahankan posisi HMI pada masa penuh gejolak saat itu, dalam waktu yang sesuai AD/ART, yakni dua tahun kepengurusan. 6. 1953-1955 DeIiar Nooer. Ia aktif di HMI pada tahun 1950 sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI daIam Kongres ke~3 yang pertama kaIinya digelar di Jakarta pada tanggaI 4 September 1953.. Sebagai alumni alumni universitas NasionaI, Jakarta, Ia dikenaI sebagai tokoh Islam yang kritis dan sederhana. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang memperoIeh gelar daIam bidang IImu Politik. 7. 1955-1957 Amin Rajah Batubara. la dikenal sebagai salah satu anggota Tim Perumus Tafsir Asas HMI. Amin terpilih dalam Kongres ke -4 di Bandung pada tanggal 14 Oktober 1955. 8. 1957-1960 Ismail Hasan Matareum. Ia menjadi Ketua PB HMI pertama dengan masa Jabatan tiga tahun. Ia terpilih pada Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957. Kelak, dia menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP dengan masa jabatan cukup lama yakni 1989-1998. Ismail juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPR/MPR. 9. 1960-1963 Nursal. la terpilih pada Kongres ke-6 di Makassar pada tanggal 20 Juli 1960. 10. 1963-1966 Sulastomo. Saat Kongres ke-7 digelar kemball dl Jakarta pada tanggal 14 September 1963, la terpilih menjadl Ketua Umum PB HMI. la berasal darI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Ketua HMI cabang Jakarta. la adalah tokoh HMI , yang banyak berhadapan dengan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI. Ia menghadapl masa-masa yang sulit, di tengah upaya pembubaran HMI. 11. 1966-1969 dan 1969-1971 Nurcholis Madjid. la menjadi satu-satunya Ketua Umum PB HMI selama dua periode. la pertama kali terpilih saat Kongres ke-8 dl Solo pada tanggal 17 September 1966. Alumni Institut Agama Islam Negeri IAIN Jakarta Ini terpilih lagl pada Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969. Alm. Nurcholish Madjld bukan saja dikenal sebagal mantan Ketua PB l-IMI, tetapl dikenang sebagai pemikir Islam terbalk yang pernah dimiliki Indonesia. 12. 1971-1974 Akbar Tanjung. Pada saat Kongres ke~10 dl Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971, la terpillh menjadi Ketua Umum PB HMI ke-10 versi kongres mengingat Nurcholis Madjid terpllih dua periode atau ke-14 sejak Lafran Pane. Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini dikenal sebagai tokoh senior Partai Golkar. la pernah menjabat sebagai Ketua Komite Naslonal Pemuda Indonesia KNPI, sejumlah jabatan menteri Era Presiden Soeharto dan Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie, serta Ketua DPR RI. 13. 1974-1976 Ridwan Saidi. la terpilih dalam Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974. la tidak menyelesaikan pendidikan di Fakultas Publisistik Universitas Padjajaran, Bandung. Lulus sebagai sarjana Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. la pernah menjadi anggota DPR RI dari PPP. la dikenal sebagai tokoh Betawi dan pengamat politik nasional hingga kini. 14. 1976-1978 Chumaidi Syarif Romas. Ia terpilih pada Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976. Dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta itu kini menjabat salah satu komisioner Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, perusahaan Negara di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 15. 1978-1981 Abdullah Hehamahua, la menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke~13 di Makassar Ujungpandang pada tanggal 12 Februari 1979. la menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Khrisna Diwipayana pada tahun 2008. Belakangan namanya lebih dikenal sebagai Mantan/Anggota Dewan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kesederhanaan adalah ciri dan hidupnya, selain juga sikap keterus-terangan dalam bersikap dan berpendapat. 16. 1981-1983 Achmad Zacky Siradj. la memimpin HMI setelah terpilih pada Kongres Isa-14 di Bandung pada tanggal 30 Apri’ 1981. Kini Zacky menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar dapil Jabar XI Sama dengan Hehamahua, ia menyelesaikan pendidikan sarjana dl Universitas Khrisna Dwipayana pada tahun 1989. 17. 1983-4986 Harry Azhar Azis. Pada Kongres HMI ke-16 di Medan tanggal 26 Mei 1983, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI. Sarjana muda Akademi Pimpinan Perusahaan APP Kementerian Perindustrian dan sarjana ekonomi Sekolah Tinggi Manajemen Industri STMI ini adalah tokoh sentral dalam pergulatan HMI menghadapi asas tunggal Pancasila. Ia sempat menjadi anggota DPR RI selama dua periode 2004-2014. Penyandang gelar PhD dari Oklahoma University inl menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI periode 2014-2019. Dualisme Kepemimpinan 1. 1986-1988 Muhammad Saleh Khalid. Pada Kongres ke-l6 di Padang tahun 1986, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI Alumnus Fakultas Pertanian IPB yang bergelar lnsinyur ini sudah menyelesaikan jenjang pendidikan Magister. Untuk pertama kali dalam kongres ini, PB HMI terpecah menjadi dua, yakni HMI Diponegoro Dipo dan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi MPO. Hal itu terjadi akibat Kongres HMI mengesahkan penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi. HMI MPO menggelar Kongres ke-16 di Yogyakarta dengan Ketua Umum terpilih Eggy Sudjana 1986-1988. la menjadi Doktor dari IPB dalam bidang Lingkungan Hidup, pengacara, pendiri dan Ketum Partai Pemersatu Bangsa PPB. 2 1988-1990 Herman Widyananda. la terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-17 di Lhokseumawe, Aceh, 6 Juli 1988. Dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, HMI MPO memilih Ketua Umum Tamsil Linrung 1984-1990, pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Direktur Sekolah lnsan Cendekia Madani lCM Serpong, Duta Pendidikan Rabithah Alam lslami. Kini dia menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan. 3. 1990-1992 Ferry Mursidan Baldan. Tokoh yang kini menjadi Menteri Pertanahan dan Kepala Badan Pertanahan Nasionai BPN adalah Ketua Umum PB HMI yang terpiiih pada Kongres ke-13 di Jakarta, 24 September 1990. la sempat beberapa kali menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Perseilisihan poiitik membuat Ferry berpindah menjadi politikus Partai Nasdem. ia dikenai sebagai tokoh panting dibalik Iahirnya sejumlah Undang-Undang tentang partai politik, pemilu, pemerintahan daerah dan otonomi khusus. Pada tanggal 10 Oktober 1990, HMI MPO mengadakan kongres dengan memiiih Masyhudi Muqarrabin sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 1990-1992, Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang ilmu Ekonomi, pengajar FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 4. 1992-1995 M. Yahya Zaini. Sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini terpiiih sebagai Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-19 di Pekanbaru, Riau, pada 9 Desember 1992. la sempat menjadi staf khusus Menteri Pemuda dan Oiahraga, Akbar Tanjung. Ia mundur dari DPR RI dan Partai Golkar pada tahun 2006. Pada tanggai 24 Desember 1992, terpilih Ketua Umum PB HMI MPO Agusprie Muhammad periode 1992-1995. la menjadi konsultan teknik di Jakarta. 5. 1995-1997 Taufiq Hidayat. la terpilih dalam Kongres ke-20 di Surabaya pada tanggai 29 Januari 1995. Alumni Universitas Negeri Jember itu pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar mewakili Jawa Timur. Sementara, Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Lukman Hakim Hassan periode 1995-1997. Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bldang llmu Ekonomi, Wakil Dekan lll FE Universltas Negeri Sebelas Marat Solo, dan Ketua Umum Barisan Nusantara. 5. 1997-1999 Anas Urbaningrum. Sempat harum namanya saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam usia masih di bawah 40 tahun. Alumni Universitas Airlangga itu terpilih menjadi Ketua Umum PB HMl pada Kongres ke-21 di Yogyakarta pada 26 Agustus 1997. Kini tokoh yang terlibat dalam perubahan paket Undang-Undang bidang politik itu sudah lengser sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Imron Fadhil Syam adalah Ketua Umum PB HMI MPO periode 1997-1999. la pernah kuliah di Fakultas Ushuluddin lAlN Syarif Hidayatullah Jakarta, aktif dalam sejumlah lembaga konsultan pengembangan komunitas. 7. 1999-2002 M. Fakhruddin. la terpilih memimpin HMI pada Kongres ke-22 di Jambi pada 3 Desember 1999. Pada kongres itu, PB HMI yang dikenal sebagai HMI Dipo, mengembalikan asas organisasi kepada lslam, menggantikan Pancasila. Ia pemah menjadi Sekjen KNPI dan Wasekjen Partai Demokrat. Walau HMI Dipo sudah kembali ke asas Islam, HMI MPO tetap menjalankan Kongres. Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Yusuf Hidayat periode 1999-2001. Doktor dari UlN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Hukum Islam, kini Kepala Penelitian Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Pada tanggal 25 Juli 2001, Yusuf digantikan oleh Morteza Syafinuddin Al-Mandary sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2001-2003. Morteza berasal dari Universitas Tjokroaminoto, Makassar. Doktor dari Universitas Indonesia dalam bidang ilmu Lingkungan, sekarang adalah pengajar di Universitas Paramadina Jakarta dan Sekjen Lajnah Tanfidziyah/ Pengurus Pusat Syarikat Islam 2015-2020. 8. 2002-2004 Kholis Malik. Ia terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-23 di Balikpapan, pada 30 April 2002. Kholis berasal dari HMI Cabang Yogyakarta. Sarjana ilmu sejarah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sempat digantikan oleh Mukhlis Tapi sebagai Pejabat Sementara, dari HMI MPO, terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO Cahyo Pamungkas periode 2003-2005 dalam Kongres ke-24 di Semarang. Cahyo adalah Sarjana Ekonomi dari Fakuttas Ekonomi Universitas Gajah Mada dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Doktor di Radboud Universiteit Nijmegen Belanda dalam bidang Ilmu Sosial, sekarang masih aktif sebagai peneliti LIPI. 9. 2004-2006 Hasanuddin. la dipilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-24 di Jakarta pada 23 Oktober 2003. la sempat digantikan oleh Syahmud NgabaIin dalam konflik kepengurusan; namun berhasil menyelesaikan periodesasinya. Ketum HMI MPO adalah Muzakkir Djabir 2005-2007, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Makassar, kini adalah Pemred Jurnal Cendekia, C2ReDI. 10. 2006-2008 Fajar Zulkarnain. la terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 2006-2008 pada Kongres ke~25 di Makassar, pada 20 Februari 2006. la sempat menjadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara pada masa pemerintahan Presiden SBY la adalah alumnus Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Padjajaran. Ketua Umum PB HMl MPO adalah Syahrul Effendy Dasopa untuk periode 2007-2009. Syahrul muncul namanya pada Kongres ke-26 di Palembang, dalam upaya islah HMI Dipo dan HMI MPO. la bersama Fadjar membacakan naskah islah. Syahrul adalah alumni Perguruan Tinggi llmu Qur’an PTIQ Jakarta, kolumnis dan Redaktur pada Jurnal Ekonomika, Direktur Indonesia Reform Institute. 11. 2008-2010 Arip Mustofa. la terpilih pada Kongres ke-26 di Palembang pada 28 Juli 2008. Dalam Kongres HMI kali ini dibacakan komitmen islah oleh Ketua Umum PB HMI Dipo 2006-2008 Fajar R Zulkarnaen dan Ketua Umum PB HMI MPO 2007-2009, Syahrul Effendy Dasopa. Pembacaan disaksikan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla JK dan mantan Ketua DPR Rl Akbar Tandjung. Namun pada 9 Juni 2009 HMI MPO tetap menggelar kongres di Yogyakarta dan memilih Muhammad Chozin Amirullah sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2009-2011. la adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Gelar magister diperolehnya dari Ohio State University, Amerika Serikat. Dia pernah menjadi staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan Kini dia menjabat anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. 12. 2010-2013 Noer Fajriansyah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-27 di Depok tanggal 5 – 10 November 2010. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kini menjabat sebagai Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI. Pada tanggal 14 -19 Juni 2011, dalam kongres yang digelar, di Pekanbaru, Riau, Alto Makmuralto terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2011-2013. Ia adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muslimin Indonesia, Makassar. Ia adalah penulis dan pendiri sekaligus Direktur Penerbit Liblitera Institute, penulis novel terpilih dalam Workshop Penulisan Novel Majelis Satra Asia Tenggara, 2011. 13. 2013-2015 M. Arief Rosyid Hasan. Dokter gigi lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hassanudin ini menang telak dalam pemilihan Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-28 di Gedung Olahraga Remaja GOR Ragunan, Jakarta Selatan, pada 15 April 2013. Arief yang merupakan alumni Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia kini menjabat Komisaris Independen di PT Bank Syariah Mandiri BSM, dia juga aktif di sejumlah organisasi diantaranya Ketua Pemuda di Dewan Masjid Indonesia 2017-sekarang, Wasekjen BPP HIPMI 2019-sekarang, dan tercatat sebagai pendiri Indonesian Islamic Youth Economic Forum ISYEF. Sementara itu, pada tahun yang sama, HMI MPO menggelar kongres ke 29 di Bogor pada tanggal 26 Juni hingga 1 Juli 2013. Kongres memilih alumni Fakultas Ekonoml Universltas Islam Indonesia UII Yogyakarta Puji Hartoyo sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2013-2015. Puji Hartoyo saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID DKI Jakarta. 14. 2015-2017 Mulyadi P Tamsir. Setelah 13 hari berkongres ke-19 di GOR Pekanbaru, la terpllih sebagai Ketua Umum PB HMI. Selain alumnus Universitas Kuala Kapuas. Kalimantan Barat, la juga menamatkan pendidikan Magister di Universitas Trisakti, Ia sempat menjadi Sekjen PB HMI periode 2013-2015. Mulyadi menang melalui pemilihan gelombang kedua. Mulyadi saat ini menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dia ikut menjadi calon anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan Jatim II meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Probolinggo. Namun dia gagal ke Senayan karena partainya tidak memenuhoi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Pada tanggal 19 November 2015, Muhammad Fauzi terpilih sebagai Ketua Umum HMI MPO dalam kongres yang digelar di Tangerang, Provinsi Banten. la berasal dari HMI MPO Cabang Makassar. Fauzi pernah menempuh kuliah di program pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Fauzi saat ini tengah menggeluti dunia bisnis dan tercatat sebagai pengusaha ekspor impor, terutama kopi tanah air yang diekspor ke sejumlah negara. 15. 2017-2019 Respiratori Saddam Al Jihad, terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI melalui kongres ke-30 di Ambon. Sadam merupakan kader HMI asal Universitas Padjajaran Jatinangor. Pendidikan S1-Ilmu Pemerintahan Unpad, S2-Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, S3-Ilmu Pemerintahan IPDN. Namun, belum genap satu periode masa kepengurusan, Saddam harus mundur dari jabatannya. Saddam kemudian digantikan oleh Arya Kharisma Hardy sebagai pejabat ketua umum PB HMI 2018-2020. Sementara untuk HMI-MPO, terpilih Zuhad Aji Firmantoro pada Kongres ke 30 di Sorong Jayapura. Zuhad adalah kader HMI Cabang Yogyakarta. Sebagai aktivis, Zuhad Aji pernah menulis tiga buku yakni Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, HMI Pemikiran dan Gerakan Intelektual dan Perlindungan Kebebasan Beragama Kinerja Polisi Daerah. Zuhad tengah sibuk mengajar sebagai dosen ilmu hukum di salah satu kampus swasta di Jakarta. 14. Periode 2020-2022, HMI MPO dipimpin Affandi Ismail. Affandi terpilih pada Kongres ke 31 di Kendari Sulawesi Tenggara. Affandi merupakan kader HMI cabang Makassar. Dia menyelsaikan S1 di UNM Makassar. Dia juga telah menyelesaikan dua gelar magister bidang pendidikan dan filsafat masing-masing dia tuntaskan di UNJ dan Paramadina. Saat ini dia tengah menempuh pendidikan S3 Kandidat Doktor di Universitas Negeri Jakarta PPs UNJ. Sementara untuk HMI DIPO, pada periode 2019-2021 dipimpin Pj Ketum Arya Kharisma Hardy yang melanjutkan kepemimpinan Saddam yang sebelumnya mengundurkan diri. Kemudian Kongres ke-31 yang digelar di Surabaya Jawa Timur, terpilih Raihan Ariatama untuk masa kepemimpinan tahun 2021-2023 mengingat kongresnya dimundurkan karena wabah COVID-19. Raihan menempuh studi sarjanannya di studi di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Departemen Politik dan Pemerintahan DPP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2011-2016. Kemudian, Raihan melanjutkan studi S2 di Magister Ekonomi Pembangunan MEP UGM, Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2019.[]

apa itu hmi dipo dan mpo